Roadmap Internet Cepat Indonesia

Ringkasan Singkat

Internet cepat butuh tiga hal yang berjalan bersamaan: infrastruktur yang tepat (fiber, 5G/FWA, satelit), kebijakan yang pro-ekosistem (spektrum, perizinan, interkoneksi), dan adopsi pengguna (literasi, perangkat, konten lokal). Roadmap ini merangkum langkah praktis 12 bulan berikut indikator terukur.

Target Nasional (Kecepatan, Latensi, Cakupan)

• Kecepatan median rumah: ≥ 100 Mbps di kota, ≥ 30 Mbps di non-kota.
• Latensi: < 20 ms ke IXP nasional, < 80 ms ke konten regional.
• Cakupan: 95% populasi punya akses broadband ≥ 30 Mbps, harga ≤ 2% dari pendapatan bulanan median.

Pilar Infrastruktur (Backbone–Last Mile)

Kebijakan Spektrum, Izin, & Kompetisi

• Spektrum: lelang transparan, dukung spectrum sharing, dan refarming pita “emas”.
• Perizinan: sederhanakan right-of-way, standar micro-trenching, dan satu pintu untuk utilitas bersama.
• Kompetisi: dorong open-access di gedung/permukiman; larang eksklusif yang menghambat pilihan konsumen.

Interkoneksi, IXP, & Caching

Biaya dan latensi banyak terjadi di interkoneksi. Solusi:

• Perkuat IXP (Internet Exchange) di beberapa wilayah agar trafik lokal tetap lokal.
• Fasilitasi cache/edge penyedia konten besar di kota sekunder.
• Standar minimal kapasitas peering antar-operator untuk mencegah kongesti jam sibuk.

Kualitas Layanan & Perlindungan Konsumen

• Tetapkan QoS minimum (throughput jam sibuk, latensi, jitter, packet loss).
• Transparansi kecepatan: tampilkan “kecepatan jam sibuk tipikal”.
• Portal pengaduan terpadu + batas SLA kompensasi jika gangguan melebihi ambang.

Inklusi: Desa, Sekolah, & UMKM

• Program akses sekolah/puskesmas: FWA/FTTH prioritas + paket edukasi terjangkau.
• Literasi digital dan keamanan siber dasar untuk orang tua, guru, UMKM.
• Skema voucher UMKM untuk migrasi ke kasir/akuntansi berbasis cloud.

Pendanaan: USO, PPP, Insentif

• Optimalkan dana USO untuk daerah non-komersial (tower bersama, satelit).
• PPP: pemerintah bangun pasif (duct, tiang, lahan), operator sediakan aktif.
• Insentif fiskal untuk impor perangkat jaringan kritikal dan produksi lokal ONT/ONT Wi-Fi.

Timeline 12 Bulan & Tonggak

0–30 hari

• Bentuk task force lintas instansi + dasbor KPI publik.
• Inventarisasi peta serat, coverage 4G/5G, dan titik buta layanan.

31–90 hari

• Rilis regulasi duct bersama & standar micro-trenching.
• Kickoff pilot FTTH di 3 kota padat & FWA di 3 wilayah suburban.
• Perluas IXP regional + program edge caching.

91–180 hari

• Refarming pita prioritas + alokasi sementara trial sharing untuk FWA.
• Pasang 10.000 rumah FTTH set/bulan di kota pilot; aktifkan 500 site FWA.
• Implementasi QoS minimum & portal SLA kompensasi.

181–365 hari

• Skala nasional: tambah 6–8 kota FTTH & 10 wilayah FWA.
• Tarif paket entry 30 Mbps capai ambang keterjangkauan.
• Semua sekolah pilot terhubung ≥ 50 Mbps + pelatihan literasi digital.

KPI & Dasbor Publik

Indikator	Target 12 bulan
Median kecepatan (nasional)	≥ 60 Mbps (mobile), ≥ 120 Mbps (fixed)
Latensi ke IXP	< 20 ms (80% sampel jam sibuk)
Rumah terjangkau 30 Mbps	≥ 95% populasi
Harga paket entry 30 Mbps	≤ 2% pendapatan bulanan median
Sekolah/puskesmas terhubung	+10.000 lokasi prioritas

Risiko Utama & Mitigasi

Inti: prioritaskan fiber di mana pun mungkin, padukan 5G/FWA untuk mempercepat cakupan, dan gunakan satelit untuk wilayah yang paling menantang—semuanya ditopang kebijakan interkoneksi & kualitas layanan yang tegas.

Tanya Jawab

Mana yang lebih prioritas: fiber atau 5G?

Fiber untuk kapasitas jangka panjang dan biaya per-Mbps paling efisien; 5G/FWA untuk percepatan cakupan saat demand sudah ada tapi penarikan serat memakan waktu.

Apakah satelit cukup untuk sekolah di daerah terpencil?

Cukup sebagai jembatan—targetkan migrasi ke fiber/FWA ketika tersedia. Optimalkan dengan caching konten pendidikan di sisi lokal.